Paparan.co.id | TANGERANG – Alokasi anggaran untuk pembangunan sarana Air Bersih (SAB) di wilayah Kabupaten Tangerang kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski jumlah titik pembangunan terus bertambah setiap tahunnya, efektivitas dan asas manfaat proyek tersebut bagi masyarakat mulai dipertanyakan.

 

Salah satu warga Kecamatan Cisoka Hindaryo biasa disapa Aryo (53), menyatakan bahwa masifnya pembangunan infrastruktur air bersih ini tidak dibarengi dengan fungsi yang optimal di lapangan bahkan cenderung asal ada tempat untuk pembangunan proyek.

 

Menurutnya, banyak fasilitas SAB yang setelah selesai dibangun justru terbengkalai atau tidak mengalirkan air secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

 

“Secara kuantitas, pembangunan SAB di Kabupaten Tangerang memang melimpah. Namun sayangnya, banyak warga yang mengeluhkan manfaatnya tidak terasa. Air sering tidak mengalir, atau mesin pompanya rusak.

 

 

Tak lama setelah serah terima belum lagi mutu air saat mengalir tidak diketahui layak atau tidak karna tidak ada keterangan mutu air dibangunan,” ujar Aryo saat memberikan keterangan kepada media, Senin (26/1).

 

Aryo menilai ada ketimpangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan kualitas output yang dihasilkan. Ia menduga adanya kelemahan dalam tahap perencanaan dan pengawasan proyek di tingkat dinas terkait maupun pelaksana di lapangan.

 

Beberapa poin utama yang disoroti meliputi:

 

• Kualitas Material: Dugaan penggunaan spesifikasi teknis yang tidak standar sehingga sarana cepat rusak.

 

• Lokasi Tidak Tepat Sasaran: Penempatan titik SAB yang terkadang tidak menyentuh wilayah yang paling membutuhkan krisis air.

 

• Kurangnya Perawatan: Tidak adanya skema pemeliharaan yang jelas pasca-pembangunan, sehingga beban operasional justru memberatkan warga.

 

Lebih lanjut, Aryo meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang (pemkab), khususnya dinas yang membidangi pembangunan SAB, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap titik-titik SAB yang telah dibangun dalam dua tahun terakhir.

 

“Jangan sampai pembangunan ini hanya menjadi ajang penyerapan anggaran semata tanpa melihat keberlangsungannya, (sustainability). Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata, bukan sekadar menara air yang jadi pajangan,” tegasnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkim atau OPD terkait di Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan resmi mengenai kritik tersebut. Redaksi akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak berwenang guna mendapatkan penjelasan yang berimbang.

(Alek)